pertanian paman

Dunia Online memang semakin hari kian berkembang saja, rasanya sangat di sayangkan bila dunia dunia digital Online ini tidak segera di manfaatkan untuk di manfaatkan salah satunya di bidang pertanian kita. Memang ada sisi negatifnya dan sisi positifnya dengan perkembangan zaman ini namun bila kita mampu mengambil sisi positifnya hanya dengan memiliki sepetak tanah saja bertani kita bisa degan mudah mendapatkan pundi –pundi uang. Bagaimana bisa dengan sepetak tanah kita bisa mendapatkan jutaan per bulan, itulah hebatnya dunia Online apapun bisa kita lakukan bila kita menjadi petani cerdas tak selamanya bertani itu hanya menanam buah, sayuran lalu di panen dan di jual ada kalanya bertani cerdas harus memiliki pikiran lain agar kita bisa mendapatkan hal yang mudah. Di luar sana banyak orang-orang awam yang masih mencari ilmu-ilmu tentang dunia bertani hanya sekedar untuk belajar menanam cabe contoh saja dan lebih dari jutaan manusia mengakses internet untuk mencari informasi tentang tutor

Warung Ayam Goreng Kremes Cak Dhi Harga makanan murah adalah sebuah berkah bagi anak rantau dan anak kos, apalagi jika makanan yang berharga murah tersebut itu rasanya enak dan cocok di lidahnya. Beberapa  waktu yang lalu saya mencicipi beberapa menu utama di Warung Ayam Kremes Cak Dhi, Banyuwangi menawarkan harga yang ramah sekali untuk anak Kos dan perantau. Warung Ayam Goreng Kremes Cak Dhi ini terletak  di jalan Agus Salim, Kota Banyuwangi tepatnya di belakang Untag dan bersebrangan dengan Resto Gama atau deretan komplek fotocopian. Warung ini mulai buka pukul 10.00-21.00 WIB. Seperti namanya, Warung Ayam Goreng Kremes Cak Dhi menjajakan menu utama berupa Paket Murah Anak Kos berupa paket Ayam Kremes, yang terdiri dari Ayam Kremes, Nasi, Sambal dan Lalapan seharga Rp.10.000. Selain itu juga terdapat paket Ayam Penyet, Ayam Geprek dengan harga Rp.10.000 dan Ayam Bakar seharga Rp.11.000. Murah ya. Makanan lain yang ditawarkan bisa dilihat di foto daftar menu. penyajian makanannya Pen

Salam Tani !!  Memiliki tanaman padi yang beranak banyak, berbulir banyak dan terisi sempurna sampai pangkal adalah dambaan setiap petani padi. Para petani sering berlomba dan mencari tanaman padi yang berbulir banyak harapanya adalah bisa melipatgandakan produksinya. Padi-padi konvensional seperti IR 64, ciherang, situbagendit, logawa, mekongga dll biasanya berbulir antara 130 - 200 bulir per

Memang untuk sekarang ini rasanya kebutuhan lahan untuk mengolah pertanian kian hari kian semakin sempit saja, ini di dasari akan meningkatnya pertumbuhan manusianya juga yang semkin bertambah banyak saja, sehingga yang tadinya di gunakan sebagai lahan pertanian kian hari kian terkikis untuk pembuatan rumah dan sebaginya, namun bukan hanya itu juga pembangunan pabrik-pabrik besar salah satu penyebab juga yang paling besar yang membuat peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi tempat industry. Untuk yang tinggal di pedesaan mungkin tidak terlalu banyak lahan yang beralih fungsi karena pertumbuhan manusianya tidak terlalu pesat namun mereka yang tinggal di perkotaan dan mereka yang tinggal di lokasi yang beralih fungsi lahan dari area pertanian menjadi area perindustrian dampak ini sangat terlihat sekali. Untuk yang tidak cocok tanam dan penanaman dan lain sebagainya mungkin tidak masalah namun untuk yang hobi dan menjadi pekerjaan tentu akan menjadi masalah sehingga perlu trik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BENIH

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

P ERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARADAERAH

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL,   TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PE

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARADAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONES

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

P ERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PERATURAN LEMBAGA_LPNK BKN Nomor 13 TAHUN 2017 Tahun 2017 (BKN Nomor 13 TAHUN 2017 Tahun 2017)

PERATURAN LEMBAGA_LPNK BKN Nomor 12 TAHUN 2017 Tahun 2017 (BKN Nomor 12 TAHUN 2017 Tahun 2017)

PERATURAN LEMBAGA_LPNK BKN Nomor 11 TAHUN 2017 Tahun 2017 (BKN Nomor 11 TAHUN 2017 Tahun 2017)

P ERATURAN LEMBAGA_LPNK BKN Nomor 10 TAHUN 2017 Tahun 2017 (BKN Nomor 10 TAHUN 2017 Tahun 2017)

PERATURAN LEMBAGA_LPNK BKN Nomor 1 TAHUN 2017 Tahun 2017 (BKN Nomor 1 TAHUN 2017 Tahun 2017)

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PE,MBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BAZNAS, BAZNAS PROVINSI DAN BAZNAS KABUPATEN

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi - 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PRODUKSI ANEKA KACANG DAN UMBI

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADI 2017 (TTD DIRJEN)

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

UU Nomor 2 Tahun 2017

UU Nomor 1 Tahun 2017

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSU BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA BUPATIWALIKOTA  DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA TUGAS PERBANTUAN KABUPATENKOTA

PE RATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM [PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA TUGAS PERBANTUAN PROVINSI

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERTANIAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANGJASA DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.pdf

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA klik disini

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK Klik Disini

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Klik Disini

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUB SIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT Klik Disni

ENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR  KEP25M.PAN22004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH Klik Disini

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TUDANG SIPULUNG TINGKAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 I.           PENDAHULUAN Sektor Pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah, dikarenakan perannya yang   sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang, maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa.   Pembangunan Pertanian dimasa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi   yakni tuntunan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Apabila kita berbicara masalah pertanian, maka selalu saja menarik untuk kita bicarakan, karena selain merupakan mayoritas mata pencaharian   warganegara indonesia utamanya warga Maros, juga karena hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat karena menyangkut hidup manusia.   Bahwa sektor pertanian telah terbukti memberikan konstribusi yang nyata te